Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan terus berupaya memperkuat langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya melalui pemenuhan gizi masyarakat, terutama bagi anak usia sekolah. Salah satu inisiatif yang dilakukan adalah pengembangan model gizi anak sekolah terintegrasi. Model ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemkab Pasuruan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), serta World Food Programme (WFP).
Model gizi anak sekolah terintegrasi ini dinilai sebagai terobosan baru oleh Pemkab Pasuruan. Dalam rapat koordinasi multi pemangku kepentingan yang digelar di Pendopo Nyawiji Ngesti Wenganing Gusti pada Kamis (13/11/2025), Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo menegaskan komitmen pihaknya untuk memaksimalkan model ini sebagai upaya memastikan setiap anak mendapatkan asupan gizi yang memadai.
“Kami berkolaborasi dengan Kemenko PMK dan World Food Programme untuk merancang dan menjalankan model gizi anak sekolah terintegrasi. Fokusnya pada anak usia 6–12 tahun yang berisiko mengalami gizi kurang,” kata Bupati Rusdi Sutejo.
Pendekatan Terpadu untuk Pemenuhan Gizi Anak
Model gizi anak sekolah terintegrasi melibatkan seluruh unsur masyarakat, mulai dari orang tua, guru, tenaga kesehatan, organisasi sosial, hingga komunitas remaja. Tujuannya adalah agar program pemenuhan gizi berjalan terpadu, efektif, dan berkelanjutan.
“Kunci keberhasilan ada pada kolaborasi. Gizi anak bukan sekadar urusan sekolah atau dapur, tapi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat,” tegas Bupati Rusdi Sutejo.
Menurutnya, pendekatan ini mencakup tiga sektor utama, yaitu pendidikan, kesehatan, dan masyarakat. Dengan pendekatan ini, diharapkan akan menjadi contoh percontohan nasional yang bisa direplikasi di seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan.
“Kami ingin membangun sistem yang menyatukan peran sekolah, fasilitas kesehatan, dan komunitas lokal. Dengan begitu, layanan gizi bagi anak-anak bisa lebih merata dan terukur,” jelasnya.
Integrasi dengan Program GSS dan MBG
Pemkab Pasuruan juga mengintegrasikan program model gizi anak sekolah terintegrasi dengan Gerakan Sekolah Sehat (GSS) dan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah berjalan di beberapa sekolah di wilayah Kabupaten Pasuruan. Hal ini bertujuan untuk memperkuat dampak program secara keseluruhan.
Politisi muda Partai Gerindra ini juga menyampaikan apresiasi atas pendampingan dari Kemenko PMK dan World Food Programme. Ia menilai dukungan tersebut penting untuk memperkuat langkah daerah dalam memperbaiki kualitas gizi dan kesehatan masyarakat.
“Terima kasih atas sinerginya. Kehadiran Kemenko PMK dan WFP memberi kami banyak masukan untuk penyempurnaan program agar hasilnya bisa lebih maksimal,” ujarnya.
Hasil Kerja Kolaboratif yang Nyata
Hasil kerja kolaboratif tersebut terbukti nyata. Pemkab Pasuruan berhasil menurunkan angka stunting secara signifikan dan mendapatkan insentif fiskal sebesar Rp7 miliar dari pemerintah pusat.
“Ini bentuk apresiasi atas kerja keras bersama. Namun tantangan belum selesai. Selain stunting, kami juga harus mengantisipasi masalah gizi lain seperti obesitas dan anemia,” ujarnya.
Bupati Rusdi Sutejo menambahkan bahwa sekitar 22,5 persen dari total penduduk Kabupaten Pasuruan merupakan anak-anak dan remaja usia 0–14 tahun. Karena itu, pemerintah daerah terus memantau pelaksanaan program MBG agar berjalan konsisten dan berdampak luas.
“Mereka adalah masa depan Pasuruan. Maka tanggung jawab kita memastikan setiap anak tumbuh sehat, cerdas, dan berdaya,” pungkasnya.
