Sebuah langkah signifikan akan diambil oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait polemik mengenai ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Seluruh delapan fraksi di DPR telah menyepakati sikap bersama untuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) pada hari Rabu. Kesepakatan ini menunjukkan adanya konsolidasi politik yang kuat di tubuh parlemen dalam menanggapi isu krusial ini.
Anggota DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, mengonfirmasi bahwa perwakilan dari setiap fraksi akan turut menandatangani dokumen pengambilan sikap resmi. Proses ini memastikan bahwa hak konstitusional tersebut dapat berjalan sesuai prosedur di lingkungan DPR.
“Hari ini siang akan ketemu lagi. yang tanda tangan makin banyak. Saya PKS, ada dari partai lain,” ujar Mardani saat berada di kompleks parlemen, menegaskan bahwa dukungan lintas fraksi telah terbentuk.
Proses Pengambilan Sikap Bersama
Sikap bersama ini tidak muncul secara tiba-tiba. Sebelumnya, setiap fraksi telah mengajukan usulan HMP secara internal di masing-masing fraksi. Proses internal ini menjadi fondasi sebelum mencapai kesepakatan kolektif di tingkat pleno.
Mardani Ali Sera juga memberikan data mengenai tingkat dukungan yang telah terkumpul. Ia mengklaim bahwa jumlah anggota yang telah menandatangani dukungan telah melampaui angka 50 orang dari seluruh fraksi. Angka ini jauh melampaui batas minimal persyaratan yang ditetapkan, yaitu 25 anggota dewan.
Dukungan awal dikumpulkan di tingkat partai masing-masing. Kemudian, seluruh tanda tangan tersebut dikumpulkan untuk pembentukan sikap resmi bersama Jumlah pendukung yang terkumpul kini melebihi 50 orang, mencakup kontribusi dari seluruh fraksi DPR.
Dasar Hukum Hak Menyatakan Pendapat DPR
Penggunaan Hak Menyatakan Pendapat oleh DPR memiliki landasan hukum yang jelas dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
- Dasar Konstitusional: Hak ini diatur dalam Pasal 20A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
- Regulasi Turunan: Ketentuan ini dipertegas lebih lanjut melalui Pasal 79 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019.
Pasal 79 ayat (4) UU MD3 secara spesifik menyebutkan tiga hal di mana DPR dapat menggunakan Hak Menyatakan Pendapat. Salah satu poin krusial di antaranya adalah dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Dugaan pelanggaran tersebut mencakup Pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden.
Tahapan Prosedural Penggunaan HMP
Penting untuk dipahami bahwa HMP bukanlah keputusan instan. Terdapat serangkaian tahapan prosedural yang harus dipenuhi agar keputusan DPR memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat ditindaklanjuti lebih lanjut.
- Inisiasi: Pengajuan minimal oleh 25 anggota DPR.
- Pengesahan Resmi: Untuk disahkan sebagai sikap resmi, HMP harus disetujui dalam Rapat Paripurna DPR, dengan syarat kehadiran minimal dua pertiga (2/3) dari total anggota DPR.
- Langkah Lanjutan (Jika Disetujui): Jika DPR memutuskan untuk memberhentikan presiden atau wakil presiden, keputusan ini tidak berhenti di DPR. Keputusan tersebut kemudian akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). MK selanjutnya akan memproses lebih lanjut dengan meminta Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk menggelar sidang istimewa pemberhentian.
Proses ini menunjukkan mekanisme check and balances yang terstruktur dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, di mana parlemen memiliki peran penting dalam mengawasi integritas lembaga eksekutif, terutama dalam kasus dugaan pelanggaran konstitusional atau hukum serius. Konsolidasi delapan fraksi dalam mendukung penggunaan HMP ini menegaskan keseriusan DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan konstitusionalnya terhadap isu ijazah Wakil Presiden. Langkah ini diharapkan menjadi titik tolak penegakan integritas dalam kepemimpinan nasional.
