Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Rocky Gerung memberikan pandangan dan saran yang cukup tegas kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait rencana pengajuan gugatan ke Pengadilan Tinggi Usaha Negara (PTUN) mengenai isu ijazah. Inti dari saran Rocky adalah pentingnya mengikuti putusan yang telah dikeluarkan oleh berbagai lembaga peradilan yang berwenang.
Prinsip Mengikuti Putusan Lembaga Peradilan
Menurut Rocky Gerung, jika sejumlah lembaga peradilan telah mengambil keputusan final mengenai status ijazah tersebut, maka langkah terbaik adalah menerima dan mengikuti putusan tersebut. Ia menekankan bahwa semua jalur hukum telah tersedia dan telah memberikan kesimpulan.
“Tidak ada tanggapan wantimpres, Wantimpres mengerti apa yang terjadi. Oleh karena itu ikuti aja. Kalau udah diputuskan, ya diputuskan, mengikuti saja,” ujar Rocky saat ditemui dalam acara peresmian Polisi Peduli Pengangguran di Bandung pada Rabu, 11 November 2026.
Ia menegaskan, “Ya apa yang mau dilakukan tuh. Semua jalur tersedia dan semua jalur sudah menyimpulkan. Oke. Udah, cukup ya?,” tambahnya.
Rocky secara eksplisit menyatakan bahwa tidak diperbolehkan adanya saran yang melampaui batas-batas aturan yang telah ditetapkan, terutama putusan resmi dari Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
“Tidak boleh ada saran yang melampaui apa yang sudah dalam aturan. Aturan dalam Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung,” tegasnya.
Dasar Hukum dari Putusan MK dan MA
Keputusan lembaga peradilan tersebut memiliki landasan yang jelas. Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menilai bahwa belum terdapat bukti yang cukup kuat mengenai keabsahan Surat Keterangan kesetaraan ijazah SMA sederajat yang dimiliki Gibran. Selain itu, Mahkamah Agung (MA) juga telah mengeluarkan putusan yang menolak keabsahan dari surat keterangan yang bersangkutan.
Dinamika dan Saran dari Presiden Prabowo
Sebelum adanya pandangan dari Wantimpres, Gibran Rakabuming Raka sebelumnya membeberkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan saran kepadanya. Saran ini disampaikan saat pertemuan pada Selasa pagi, 10 November 2026.
Presiden Prabowo menyarankan Gibran untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) guna mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).
Gibran sendiri memaparkan dinamika yang terjadi, termasuk persoalan dokumen pendidikannya.
“Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1, dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA,” ungkap Gibran pada Selasa, 10 November 2026.
Rocky Gerung menekankan bahwa keputusan hukum harus didasarkan pada yurisprudensi yang ada, bukan pada saran politik yang mungkin bertentangan dengan putusan final lembaga yudikatif tertinggi di Indonesia. Keputusan MK dan MA adalah acuan tertinggi dalam perkara ini.
Implikasi Hukum dan Penegasan Rocky
Penegasan Rocky ini menggarisbawahi pentingnya supremasi hukum. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, putusan lembaga peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat diabaikan hanya berdasarkan saran dari pihak lain, meskipun itu berasal dari figur penting.
Ia mengulangi penekanannya mengenai konsistensi terhadap putusan yang ada.
“Ya apa yang mau dilakukan tuh. Semua jalur tersedia dan semua jalur sudah menyimpulkan. Oke. Udah, cukup ya?,”
Hal ini menunjukkan bahwa proses hukum telah melalui tahapan yang komprehensif, dari tingkat awal hingga putusan di MK dan MA. Oleh karena itu, langkah selanjutnya seharusnya adalah mengikuti alur yang telah ditetapkan oleh sistem peradilan, bukan memulai jalur baru yang bertentangan dengan kesimpulan sebelumnya.
