MPR Belum Menerima Surat Mengenai Langkah Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR Terkait Polemik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka
Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menegaskan bahwa hingga saat ini, mereka belum menerima surat resmi yang berkaitan dengan rencana langkah Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang akan ditempuh oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait polemik yang melibatkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Wakil Ketua MPR RI, Bambang Wuryanto, yang akrab disapa Bambang Pacul, memberikan klarifikasi tegas mengenai posisi MPR. Ia menyatakan bahwa MPR merupakan tahapan terakhir dalam suatu proses konstitusional. “Ya belum ada lah. MPR tuh kamar terakhir setelah proses step-by-step-nya selesai. Itu kamar terakhir di ujung,” ungkap Bambang Pacul saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 11 November 2026.
Bambang menjelaskan bahwa seluruh persoalan HMP saat ini masih berada dalam ranah kewenangan dan proses internal DPR. Oleh karena itu, ia merasa belum memiliki dasar untuk memberikan penilaian lebih lanjut dalam kapasitasnya sebagai pimpinan MPR. “Bola-nya belum sampai sana. Itu MPR adalah kamar terakhir,” tegasnya, menekankan batasan peran kelembagaan MPR dalam konteks isu yang sedang berlangsung di parlemen.
Soliditas Sikap Fraksi PDIP: Keputusan Organisasi, Bukan Personal
Terkait keputusan yang diambil oleh Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) untuk menyepakati penempuhan HMP, Bambang memberikan penegasan kuat. Ia menggarisbawahi bahwa langkah tersebut merupakan keputusan resmi dan solid dari organisasi fraksi, bukan cerminan dari sikap pribadi anggota dewan.
Keputusan penempuhan HMP adalah murni keputusan organisasi fraksi. Ini adalah jalan konstitusi yang harus ditempuh, bukan sekadar preferensi individu.
Keputusan ini diambil melalui rapat pleno fraksi, memastikan seluruh anggota memiliki kesepahaman politik yang sama. Hal ini penting agar dukungan terhadap HMP tidak disalahartikan sebagai persoalan suka atau tidak suka terhadap figur tertentu.
Bambang juga menolak memberikan komentar mengenai respons Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, terhadap keputusan tersebut. Ia mengingatkan bahwa fokus berada pada ranah fraksi sebagai entitas organisatoris, bukan pada pandangan perorangan.
Kehati-hatian Pimpinan MPR Terhadap Isu Hukum Gibran di PTUN
Selain itu, Bambang Wuryanto secara eksplisit memilih untuk tidak memberikan komentar sedikit pun mengenai rencana Gibran Rakabuming Raka untuk menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait polemik ijazahnya. Sikap ini didasari oleh prinsip kehati-hatian institusional.
Ia khawatir jika memberikan tanggapan, hal tersebut akan terkesan sebagai pendapat pribadi yang bersifat spekulatif, padahal ia memegang tanggung jawab formal sebagai pimpinan MPR. “Aduh, itu namanya nanti aku membuat pendapat subjektif yang sifatnya pasti spekulatif. Sesuai dengan persepsi saya,” ujarnya.
Pimpinan MPR menegaskan bahwa setiap pernyataan resmi yang dikeluarkan harus berlandaskan pada ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan pada penilaian subjektif atau persepsi pribadi. Hal ini menjaga integritas kelembagaan MPR dari potensi kontroversi politik sesaat.
Gibran Rakabuming Raka sendiri diketahui merupakan putra sulung dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
Upaya klarifikasi dari pimpinan MPR ini bertujuan untuk menjaga netralitas kelembagaan, memisahkan proses politik internal DPR dari ranah konstitusional MPR, serta menghindari spekulasi publik yang tidak berdasar. Proses konstitusional harus berjalan sesuai koridor hukum, dan MPR akan mengambil sikap setelah seluruh tahapan di tingkat DPR rampung dan surat resmi telah diterima.
Proses legislasi dan politik di Indonesia memerlukan tahapan yang terstruktur. Langkah HMP adalah bagian dari mekanisme konstitusional yang harus diselesaikan oleh DPR terlebih dahulu sebelum dibawa ke ranah pertimbangan MPR. Soliditas fraksi PDIP dalam menempuh HMP menegaskan komitmen politik internal mereka, yang diposisikan sebagai implementasi mandat organisasi, bukan gejolak emosional personal.
