Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menginstruksikan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) untuk terus memantau pengembangan dan menilai Sistem Monitoring dan Akselerasi Realisasi Transaksi Kartu Kredit Indonesia (Smart KKI). Hal ini bertujuan mengurangi hambatan teknis di lapangan dan menjamin keberhasilan inovasi tersebut.
Dedie menyatakan bahwa Smart KKI merupakan salah satu terobosan Kota Bogor dalam mendorong digitalisasi di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Ia berharap sistem ini berhasil diterapkan dan dapat menjadi teladan bagi daerah-daerah lain.
Smart KKI adalah inovasi Kota Bogor, dan jika ini berhasil diterapkan, pasti banyak pihak yang akan belajar dari Kota Bogor,” ujar Dedie pada Kamis (12/11/2026).
Dedie secara resmi memperkenalkan Smart KKI dalam sebuah pertemuan bersama seluruh pimpinan instansi daerah dan perwakilan wilayah di Swiss-Belhotel, Jalan Salak, Kota Bogor, pada Senin (2/11). Acara peluncuran ini diadakan bersamaan dengan evaluasi kemajuan keuangan daerah, persiapan APBD 2027, serta penyerapan Perubahan DPA Tahun Anggaran 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Dedie juga menekankan pentingnya efisiensi anggaran. Menurutnya, dua bulan tersisa menjelang akhir tahun merupakan periode yang sangat menentukan. Oleh karena itu, ia meminta setiap perangkat daerah untuk bersikap realistis dalam melaksanakan kegiatan.
Dedie berpendapat bahwa kegiatan yang tidak mungkin rampung dalam waktu singkat, khususnya yang belum melalui proses lelang, sebaiknya dipertimbangkan untuk ditunda. Tujuannya adalah agar realisasi anggaran tetap mencapai target APBD Perubahan.
Kita wajib melakukan efisiensi. Mari berupaya bersama agar tercapai harapan kita, yaitu memenuhi target APBD perubahan. Saya meminta seluruh pimpinan perangkat daerah dan pihak terkait menyikapi ini sebagai tindakan proaktif yang harus disadari semua,” ungkap Dedie.
Selain mendorong efisiensi, Dedie juga meminta agar belanja modal dioptimalkan. Proyek-proyek strategis daerah yang sudah selesai dilelang harus dipastikan berjalan secara maksimal agar masyarakat dapat merasakan manfaatnya sesegera mungkin.
Rapat yang diadakan di Swiss-Belhotel merupakan upaya Pemkot Bogor dalam menjamin tata kelola keuangan daerah mencapai sasaran yang ditetapkan. Sesuai arahan tersebut, Lia Kania Dewi, Kepala BKAD Kota Bogor, menyatakan bahwa dasar hukum untuk realokasi anggaran sudah tersedia.
Perubahan APBD untuk tahun 2026 telah disahkan secara resmi melalui Perda Nomor 9 Tahun 2026. Penetapan ini memberikan izin bagi pemerintah kota untuk menyelesaikan sasaran pembangunan yang tersisa pada tahun ini.
