Abdul Kadir Karding, pimpinan Badan Karantina Indonesia (Barantin), berkolaborasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna meningkatkan budaya anti-korupsi dan integritas di jajaran instansinya. Inisiatif ini diwujudkan melalui program e-Learning ASN Berintegritas yang diikuti oleh 5.938 pegawai negeri sipil (ASN) Barantin dari seluruh Indonesia.
Peluncuran program tersebut secara resmi dilaksanakan melalui acara kick-off yang diselenggarakan secara hibrida dari Kampus Barantin, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Karantina, Cikarang, Bekasi, pada hari Rabu (11/11).
Dalam sambutan daringnya, Karding menekankan bahwa integritas adalah landasan esensial bagi ASN dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. Ia berpendapat bahwa pelaksanaan tugas karantina tidak cukup hanya mengandalkan keahlian teknis dan profesionalisme, tetapi wajib didukung integritas dalam setiap langkah, mulai dari pengambilan keputusan hingga pelayanan publik.
Integritas bukan sekadar kata-kata, melainkan janji moral yang harus melekat pada setiap tindakan, keputusan, dan upaya pelayanan kita sebagai Aparatur Sipil Negara,” ungkap Karding.
Ia menguraikan bahwa kemitraan dengan KPK melalui edukasi anti-korupsi merupakan strategi penting untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi. Kolaborasi ini juga bertujuan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Yonathan Demme Tangdilintin, Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi ASN KPK, menyatakan bahwa masyarakat mengenali dan merasakan kehadiran negara melalui layanan yang diberikan oleh ASN.
Oleh karena itu, integritas para aparatur menjadi penentu krusial dalam menentukan mutu layanan publik sekaligus menumbuhkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Menurutnya, penguatan integritas juga sangat terkait dengan mandat Barantin dalam menjaga kekayaan hayati Indonesia melalui pengawasan pergerakan hewan, ikan, dan tumbuhan.
Pelaksanaan Program e-Learning ASN Berintegritas direncanakan dari 11 November 2026 sampai 31 Januari 2027. Total 5.938 ASN Barantin akan menempuh 19 jam pembelajaran menggunakan LMS LenteraQ, platform digital milik Barantin.
Wisnu Wasisa Putra, Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Karantina, menyatakan bahwa sistem belajar digital ini dibuat agar dapat menjangkau semua ASN Barantin yang tersebar di berbagai unit kerja di seluruh Indonesia.
Program ini akan membekali peserta dengan enam modul yang membahas integritas, keselarasan perilaku, gratifikasi, konflik kepentingan, dan keberanian menolak korupsi.
Enam modul tersebut meliputi: Berani Memilih Jalan Lurus, Meski Banyak Godaan; Saat Perkataan, Pikiran, dan Perbuatan Harus Selaras; Dari Uang Kopi, Parsel Lebaran, hingga Korupsi; Teguh dalam Integritas: Berani Bersikap Objektif saat Menghadapi Konflik Kepentingan; Tangan yang Menolak; dan Cahaya Perubahan.
Peserta dapat mengakses seluruh materi serta evaluasi pembelajaran melalui LMS LenteraQ selama masa program berlangsung.
Penggunaan platform ini juga merupakan bagian dari upaya transformasi digital dalam peningkatan kompetensi staf Barantin. Dengan pembelajaran daring, pendidikan anti-korupsi diharapkan menjangkau semua level pegawai, dari pimpinan hingga petugas lapangan yang melayani karantina.
Karding juga mengharapkan seluruh pimpinan tinggi madya dan pratama di Barantin mengawasi jalannya program ini. Para pimpinan tidak hanya wajib memastikan penyelesaian materi oleh staf, tetapi juga harus menjadi contoh nyata penerapan nilai integritas di unit kerja masing-masing.
Menurut Karding, pembentukan budaya integritas di organisasi harus berawal dari tekad pimpinan. Tekad tersebut harus diterjemahkan menjadi tindakan nyata saat menjalankan tugas dan memberikan layanan publik.
Harapannya, program pendidikan antikorupsi ini tidak hanya menambah wawasan bagi ASN, melainkan juga membentuk watak dan etos kerja yang mengutamakan kejujuran.
Dengan bekerja sama bersama KPK dan menggunakan LMS LenteraQ, Barantin berupaya menanamkan integritas dalam setiap pekerjaan karantina. Upaya ini ditujukan untuk mewujudkan layanan publik yang profesional, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan dipercaya.
