Ahmad Muzani, selaku Ketua MPR RI, membacakan surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari posisi Wakil Presiden RI.
Dengan hormat, saya, Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029, mengajukan pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas inisiatif pribadi,” ujar Muzani saat membacakan surat tersebut di hadapan pers pada Kamis (12/11).
Muzani juga memperlihatkan dokumen surat tersebut kepada para wartawan.
Gibran menyerahkan surat tersebut langsung ke MPR sekitar pukul 11.00 WIB. Kedatangan Gibran diterima oleh para pimpinan MPR RI.
Gibran terlihat mengenakan setelan jas hitam dengan dasi merah. Ia langsung memasuki ruang pimpinan tanpa memberikan pernyataan kepada media.
Sebelumnya, Gibran telah menginformasikan keinginannya untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto pada hari Selasa (10/11).
Pertemuan tersebut memakan waktu sekitar 2,5 jam. Dalam diskusi itu, Wapres bersama Presiden menyatakan keinginan untuk mengundurkan diri menyikapi perkembangan dinamika terkait putusan di MK dan MA,” jelas Mensesneg Prasetyo dalam konferensi pers di Istana pada hari Selasa.
Pengajuan pengunduran diri Gibran dari jabatan Wapres ini terjadi di tengah meningkatnya tekanan politik di lembaga parlemen.
Baru-baru ini, 120 anggota dari delapan fraksi di DPR telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menanggapi kontroversi ijazah Gibran, setelah Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan. Namun, Sidang Paripurna yang direncanakan Kamis siang dibatalkan setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya.
Menurut keputusannya, MA menyatakan bahwa Suket penyetaraan SMA milik Gibran, yang dipakai sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024, tidak sah.
Keputusan ini menguatkan penetapan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya yang menyatakan tidak ditemukan bukti dokumen kelulusan setara SMA Gibran dari Singapura dan Australia.
DPR menanggapi putusan MA dan MK dengan mengajukan usulan Hak Menyatakan Pendapat sesuai dengan UU MD3.
Hak tersebut mencakup tiga poin, salah satunya adalah dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden, termasuk pengkhianatan negara, korupsi, suap, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi kualifikasi sebagai presiden atau wakil presiden.
