Pemerintah resmi menerbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Beleid baru ini tidak hanya mengatur perlindungan pekerja formal, tetapi juga memberikan perhatian khusus kepada tenaga kerja sektor informal.
Dalam Bab IX tentang Tenaga Kerja Sektor Informal, Pasal 58 UU tersebut mengatur pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja informal wajib memberikan upah atau imbalan yang adil dan layak atas pekerjaan yang dilakukan.
Pemberian upah tersebut harus mempertimbangkan waktu kerja, risiko pekerjaan, serta biaya operasional yang ditanggung tenaga kerja sektor informal.
Selain itu, Pasal 60 juga mengatur hak tenaga kerja sektor informal untuk memperoleh jaminan sosial. Bahkan, pemerintah pusat maupun daerah dapat memberikan bantuan iuran jaminan sosial bagi pekerja informal yang masuk kategori rentan.
Adapun jaminan sosial yang diberikan paling sedikit mencakup jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, sebagaimana diatur dalam Pasal 61.
Meski demikian, kalangan pengusaha mengingatkan agar implementasi aturan ketenagakerjaan baru tersebut tidak menimbulkan persoalan baru bagi dunia usaha.
Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia Erwin Aksa berpandangan, regulasi ketenagakerjaan seharusnya tidak semata-mata dilihat sebagai keberpihakan kepada pekerja maupun pengusaha.
“Kadin Indonesia berpandangan bahwa regulasi ketenagakerjaan yang baik tidak seharusnya dilihat sebagai keberpihakan kepada pekerja atau pengusaha semata. Prinsip utamanya harus menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak pekerja, produktivitas, daya saing industri, dan keberlanjutan perusahaan,” kata Erwin kepada CNBC Indonesia, Kamis (12/11/2026).
Erwin mengatakan, Kadin mendukung peningkatan kesejahteraan pekerja, perlindungan hak-hak tenaga kerja, serta terciptanya hubungan industrial yang sehat dan berkeadilan.
Namun, dia mengingatkan kemampuan setiap perusahaan dalam memenuhi ketentuan ketenagakerjaan tidak sama. Industri padat karya, UMKM, hingga perusahaan yang tengah menghadapi tekanan biaya produksi memiliki ruang penyesuaian yang lebih terbatas.
Menurutnya, apabila aturan baru meningkatkan biaya tenaga kerja secara signifikan tanpa diimbangi peningkatan produktivitas dan fleksibilitas usaha, hal tersebut berpotensi menghambat ekspansi perusahaan.
Dampaknya juga bisa merembet pada perekrutan tenaga kerja baru hingga peningkatan aktivitas ekonomi informal.
“Apabila ketentuan baru meningkatkan biaya tenaga kerja secara signifikan tanpa diimbangi peningkatan produktivitas dan fleksibilitas usaha, dampaknya justru berpotensi menghambat ekspansi perusahaan, mengurangi perekrutan tenaga kerja baru, dan mendorong peningkatan kegiatan ekonomi informal,” jelasnya.
Karena itu, Kadin berharap aturan pelaksanaan UU Pelindungan Ketenagakerjaan yang baru disusun melalui dialog konstruktif antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja.
Erwin juga mendorong adanya masa transisi yang memadai, kepastian dalam pengaturan hubungan kerja, serta kebijakan yang mendukung peningkatan produktivitas tenaga kerja.
“Kami juga mendorong adanya masa transisi yang memadai, kepastian dalam pengaturan hubungan kerja, serta kebijakan yang mendukung peningkatan produktivitas tenaga kerja,” tutur dia.
Dia menegaskan, perlindungan pekerja dan keberlangsungan usaha bukanlah dua kepentingan yang harus dipertentangkan. Keduanya harus berjalan beriringan.
Bagi Kadin, perusahaan yang sehat justru menjadi salah satu kunci dalam menciptakan lapangan kerja, membayar upah yang layak, dan meningkatkan kesejahteraan pekerja secara berkelanjutan.
“Pada akhirnya, tujuan kebijakan ketenagakerjaan bukan hanya melindungi pekerja yang sudah bekerja, tetapi juga memastikan jutaan masyarakat Indonesia lainnya memiliki kesempatan memperoleh pekerjaan formal yang layak,” pungkasnya.
