Pemprov Jawa Tengah dianugerahi Indonesia Kita Award 2026 dalam kategori Inovator Perlindungan Perempuan dan Anak.
Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi, menerima penghargaan tersebut langsung di Hotel Patra Jasa, Jakarta, pada Selasa (10/11) dalam acara malam penganugerahan Indonesia Kita Award 2026.
Menurut Gubernur, penghargaan ini adalah buah kolaborasi seluruh elemen masyarakat demi terciptanya lingkungan yang aman dan suportif bagi perempuan dan anak.
Peran pemerintah sangat krusial untuk menjamin kepastian dan kemudahan dalam mengakses layanan pengaduan, pendampingan, serta penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Luthfi menyatakan, “Penghargaan ini memotivasi kami untuk senantiasa menyajikan layanan yang lebih unggul bagi warga, khususnya dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak.
Pemprov Jateng telah mengimplementasikan beragam inisiatif yang mendukung perempuan dan anak, salah satunya melalui program Kecamatan Berdaya.
Melalui program ini, Pemprov Jateng menyediakan layanan dan perlindungan bagi perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan. Kecamatan berperan sebagai pusat penghubung sekaligus mendekatkan layanan serta pemberdayaan masyarakat.
Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA) merupakan salah satu sarana vital dalam Kecamatan Berdaya; saat ini, RPPA sudah tersedia di seluruh 576 kecamatan di Jawa Tengah.
Menurut Uswatun Hasanah, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jawa Tengah, hingga 9 November 2026, sebanyak 2.886 warga telah menerima bantuan melalui RPPA.
Rincian layanan yang telah diberikan meliputi 799 sesi konseling, 1.898 penanganan kasus, serta 189 layanan rujukan, menandakan kontribusi nyata RPPA bagi masyarakat.
Uswatun menyatakan, “Fokus kami adalah memastikan RPPA memberikan layanan optimal. Kami akan terus mempercepat upaya agar Kecamatan Berdaya dapat mengoptimalkan RPPA demi perlindungan perempuan dan anak.
Ia juga menyampaikan bahwa di samping layanan dan pendampingan penyelesaian masalah, Pemerintah Provinsi Jateng memprioritaskan langkah-langkah preventif agar kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dicegah.
Dalam waktu dekat, Pemprov Jateng akan menyelenggarakan *training of trainer* (ToT) bagi fasilitator pencegahan penanganan kekerasan, melibatkan beragam pemangku kepentingan seperti ASN, pengurus pesantren, kepolisian, institusi pendidikan, dan relawan.
Uswatun menutup pernyataannya dengan menyebutkan rencana pertemuan dengan Menteri PPA untuk mengupayakan landasan hukum bagi fasilitator pencegahan dan penanganan kekerasan.
