Gibran Rakabuming Raka secara resmi mengajukan surat pengunduran diri dari posisi Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada hari Kamis, 12 November.
Bagaimana langkah-langkah berikutnya yang akan diambil oleh MPR setelah pengunduran diri Gibran saat terjadi kekosongan jabatan wakil presiden?
Setelah Gibran secara resmi mengajukan pengunduran diri, MPR wajib mengadakan sidang paripurna dalam kurun waktu maksimal 60 hari untuk menentukan wakil presiden pengganti, sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Menurut Pasal 46 ayat 1 UU MD3, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR harus mengadakan sidang paripurna paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh) hari untuk memilih Wakil Presiden.
Dalam periode tersebut, presiden memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden baru beserta dokumen persyaratan. Selanjutnya, berdasarkan ayat 3 pasal yang sama, MPR akan memilih salah satu dari dua kandidat yang diusulkan melalui pemungutan suara dalam sidang paripurna.
Calon wakil presiden yang meraih suara terbanyak dalam pemilihan di sidang paripurna MPR akan ditetapkan sebagai Wakil Presiden”.
Pemungutan suara ulang hanya dapat dilaksanakan dua kali jika terjadi hasil seri. Setelah itu, presiden berhak memilih salah satu dari kedua calon tersebut.
Apabila hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tetap sama, Presiden akan memilih salah satu dari calon wakil presiden”.
Setelah itu, MPR akan mengesahkan wakil presiden terpilih dalam sidang paripurna dengan prosesi pengucapan sumpah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing.
Dengan perhitungan waktu yang ditetapkan, wakil presiden yang baru akan resmi ditetapkan paling lambat pada bulan Januari 2027.
Taufik Basari, selaku Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI, telah menyusun rangkaian langkah yang harus diambil MPR untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden.
Penyusunan tahapan ini didasarkan pada landasan hukum berupa Pasal 8 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; Pasal 46-49 UU Nomor 17 Tahun 2014; serta Pasal 134-142 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 mengenai Tata Tertib MPR.
Jangka waktu maksimal adalah 3 kali 24 jam sejak kekosongan jabatan terjadi. Langkah-langkahnya: 1. MPR mengadakan Rapat Gabungan. 2. Rapat Gabungan menetapkan jadwal Sidang Paripurna MPR untuk memilih Wakil Presiden pengganti. 3. Sidang Paripurna Pemilihan Wakil Presiden harus dilaksanakan selambat-lambatnya 60 hari setelah kekosongan. * Pasal 134 Tata Tertib MPR
Batas waktu adalah 3 kali 24 jam setelah Rapat Gabungan. 1. Pimpinan MPR mengirimkan surat pemberitahuan kepada Presiden mengenai hasil Rapat Gabungan. 2. Surat tersebut harus mencakup jadwal Sidang Paripurna dan kualifikasi calon Wakil Presiden. * Pasal 135 Tata Tertib MPR.
Paling lambat 14 hari sebelum Sidang Paripurna MPR. 1. Presiden mengajukan dua kandidat Wakil Presiden kepada Pimpinan MPR lengkap dengan kelengkapan syaratnya. 2. MPR membentuk Tim Verifikasi melalui Rapat Gabungan, maksimal 2 kali 24 jam sebelum tenggat waktu pengajuan calon. * Pasal 136 Tata Tertib MPR.
Maksimal 7 hari sejak semua persyaratan calon diserahkan. 1. Tim Verifikasi memeriksa keabsahan dan kelengkapan dokumen kedua calon. 2. Hasil verifikasi dilaporkan dalam Rapat Gabungan. 3. Jika ada kekurangan, Pimpinan MPR meminta Presiden melengkapinya dalam waktu yang ditentukan. 4. Pimpinan MPR menetapkan calon yang memenuhi syarat untuk mengikuti pemilihan. * Pasal 137-139 Tata Tertib MPR.
