Kota Milan sedang mengambil langkah penting untuk menghapus sistem check-in mandiri di akomodasi liburan jangka pendek. Pemerintah setempat telah meminta semua pemilik akomodasi untuk menghilangkan kotak kunci check-in dari area publik. Langkah serupa juga diterapkan di kota Florence awal tahun ini.
Sistem kotak kunci biasanya digunakan untuk memungkinkan tamu melakukan check-in secara mandiri, terutama ketika mereka tiba di luar jam kerja. Namun, pihak berwenang menilai bahwa penggunaan kotak kunci ini dapat mengganggu pemandangan dan menimbulkan masalah keamanan karena kurangnya interaksi langsung antara pengelola dan tamu.
Aturan baru ini akan mulai diberlakukan pada Januari 2026. Pengelola akomodasi yang tidak mematuhi aturan tersebut akan dikenakan denda sebesar 400 euro (sekitar Rp 7,7 juta). Dewan kota menyoroti lokasi pemasangan kotak kunci, seperti di perabotan jalan, rambu jalan, pagar, gerbang, tiang lampu, atau bangunan lain yang berada di lahan publik.
Pemasangan kotak kunci di ruang publik tanpa izin dinilai sebagai penyalahgunaan properti publik untuk keuntungan pribadi. Selain itu, ada alasan keamanan bahwa kotak kunci dapat digunakan untuk kegiatan ilegal, termasuk perdagangan narkoba, seperti yang disoroti dalam penyelidikan peradilan terbaru.
Pemilik apartemen memiliki waktu tiga puluh hari untuk mematuhi aturan dan memindahkan kotak-kotak tersebut. Jika tidak, mereka harus membayar denda dan menanggung biaya pemindahan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota.
Kota Lain yang Menerapkan Aturan Serupa
Selain Milan, beberapa kota wisata seperti Firenze, Bologna, Roma, dan Venesia juga telah melarang penggunaan kotak kunci. Di Roma, pemerintah setelah meluncurkan operasi untuk memindahkan kotak kunci. Operasi ini dilakukan setelah Kementerian Dalam Negeri mewajibkan fasilitas akomodasi untuk melakukan check-in langsung, dengan alasan ketertiban umum dan mencegah risiko menampung individu yang berpotensi membahayakan.
Namun, menurut wakil jaksa Alessandro Di Cicco, penyitaan kotak kunci yang dilakukan oleh polisi setempat disebut tindakan ilegal. Karena dilakukan tanpa pemeriksaan awal terhadap fasilitas akomodasi yang mungkin terkait dengan kotak kunci tersebut dan apakah pengelola atau pemilik fasilitas tersebut telah mengidentifikasi para tamu secara pribadi.
Pada bulan Mei 2025, Pengadilan Tata Usaha Negara Daerah Lazio membatalkan surat edaran Viminale yang mewajibkan identifikasi tamu secara langsung dan melarang penggunaan kotak kunci, dengan menyatakan bahwa surat edaran tersebut tidak proporsional dan tidak cukup beralasan dari segi keamanan.
Namun, pada bulan November 2025, Dewan Negara membatalkan keputusan tersebut, dengan menegaskan bahwa identifikasi tamu secara langsung tetap wajib dan check-in mandiri melalui kotak kunci dilarang kecuali metode verifikasi visual yang valid digunakan. Berdasarkan kerangka hukum ini, Pemerintah Kota Roma tetap menganggap pemasangan kotak kunci ilegal, khususnya di ruang publik atau bagian bangunan yang terlihat dari ruang publik.
