Kasus dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan anggota Polri, Irjen Ahrie Sonta, telah memicu sorotan publik yang signifikan. Sonta diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) oleh Majelis Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Keputusan berat ini diambil menyusul dugaan pelanggaran serius saat ia menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kabag Mon Robinopsnal Bareskrim Polri.
Menanggapi proses hukum yang sedang berjalan, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memberikan pandangan yang tegas namun terbuka terhadap mekanisme hukum. Dalam kesempatan menghadiri peluncuran Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) di kawasan Monumen Perjuangan (Monju), Kota Bandung, pada Rabu (11/11/2026), Kapolri menyatakan bahwa banding yang diajukan oleh Irjen Ahrie Sonta harus melalui proses persidangan lebih lanjut.
“Kan banding, nanti akan ada proses persidangan selanjutnya,” ujar Kapolri, menekankan bahwa institusi Polri menghormati hak untuk mengajukan banding sesuai prosedur hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan komitmen Polri terhadap transparansi dan supremasi hukum, bahkan dalam kasus internal yang sensitif.
Rincian Sanksi yang Dijatuhkan
Keputusan KKEP tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup aspek etika. Menurut keterangan dari Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, sanksi yang diterima Irjen Sonta adalah:
- Sanksi Administratif: Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari keanggotaan Polri.
- Sanksi Etika: Perilaku yang dilakukan dinyatakan sebagai perbuatan tercela, yang melanggar kode etik profesi kepolisian.
Proses investigasi ini berpusat pada dugaan penyadapan ilegal yang menyasar berbagai pihak, mulai dari Presiden hingga kalangan pengusaha.
Instruksi Kepemimpinan Polri Terkait Penegakan Hukum
Di samping penanganan kasus Sonta, pimpinan Polri juga mengeluarkan instruksi tegas kepada jajaran di bawahnya untuk meningkatkan profesionalisme dan mencegah praktik-praktik ilegal di lapangan.
- Kapolri telah menginstruksikan Kabareskrim dan Kapolda untuk secara serius memberantas praktik calo kerja yang meresahkan masyarakat.
- Terkait proses penyadapan, Irjen Slamet Uliandi telah memberikan izin kepada Irjen Ahrie Sonta untuk menghapus hasil sadapan, sebuah langkah yang mungkin terkait dengan proses pembuktian dalam persidangan banding.
Memahami Implikasi Kasus Ini
Kasus Irjen Ahrie Sonta menjadi studi kasus penting mengenai batasan kewenangan aparat penegak hukum. Penyadapan, meskipun merupakan alat investigasi vital, harus selalu berada dalam koridor hukum yang ketat, terutama jika menyangkut figur publik setingkat Presiden.
Beberapa poin penting yang perlu diperhatikan publik terkait kasus ini meliputi:
- Legalitas Penyadapan: Setiap tindakan penyadapan harus memiliki dasar hukum yang kuat dan izin resmi dari otoritas yang berwenang.
- Akuntabilitas: Polri wajib menjamin akuntabilitas seluruh anggotanya, tanpa memandang pangkat atau jabatan.
- Proses Hukum: Keputusan KKEP adalah sanksi internal, namun proses banding memastikan adanya tinjauan hukum yang independen.
Langkah Selanjutnya dalam Proses Hukum
Dengan adanya banding, fokus kini bergeser sepenuhnya ke ranah peradilan. Masyarakat perlu memantau jalannya persidangan yang akan datang untuk mendapatkan kejelasan final mengenai kasus ini.
- Proses persidangan akan menjadi penentu akhir atas status Irjen Ahrie Sonta.
- Kapolri menegaskan bahwa seluruh proses akan berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku, tanpa intervensi di luar mekanisme peradilan.
Pihak Polri melalui Kadiv Humas telah memberikan klarifikasi mengenai dasar sanksi, yaitu pelanggaran etika dan administratif, yang terjadi saat Sonta memegang tugas penting di Bareskrim Polri.
Institusi Polri terus berupaya memulihkan kepercayaan publik melalui tindakan tegas terhadap pelanggaran internal, sambil memastikan hak-hak hukum setiap individu terpenuhi melalui jalur banding dan persidangan yang transparan. Upaya ini sejalan dengan program peningkatan pelayanan publik, seperti peluncuran Poliran yang bertujuan membantu masyarakat pencari kerja.
Penting bagi masyarakat untuk membedakan antara sanksi disiplin internal dengan putusan pengadilan pidana, karena kedua ranah tersebut memiliki prosedur dan implikasi hukum yang berbeda. Proses banding membuka ruang bagi pembuktian yang lebih komprehensif di hadapan majelis yang lebih tinggi. Kejelasan hukum adalah prioritas tertinggi dalam penanganan kasus ini.
