Kebijakan Pangan

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk melakukan penataan menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam kurun waktu satu bulan ke depan. Langkah ini merupakan respons atas berbagai persoalan yang muncul selama implementasi program yang digagas Presiden Prabowo Subianto tersebut. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyebut bahwa proses pembenahan membutuhkan waktu agar seluruh aspek program dapat dievaluasi dan ditata kembali secara optimal. Target Satu Bulan Penataan MBG "Perlu waktu penataan, ya. 1 bulan. 1 bulan penataan," ujar Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan, dalam kegiatan Peningkatan Kualitas Layanan MBG dan SPPG Terpencil di Jakarta, Kamis. Ia menekankan bahwa penataan tersebut mencakup perbaikan sejumlah titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sebelumnya dilaporkan diperjualbelikan. Selain itu, pemerintah juga akan melakukan pemetaan ulang sekolah penerima manfaat, meningkatkan standar kualitas dapur penyedia makanan, serta memverifikasi laporan terkait penerima manfaat program. Menurut Zulhas, keputusan untuk melakukan penataan besar-besaran ini muncul setelah Presiden Prabowo mendengar langsung berbagai kendala di lapangan. "Pada satu titik, akhirnya Presiden mendengar dan sudah mengambil keputusan untuk mengganti dengan manajemen yang baru," tambahnya. Hal ini menandakan adanya evaluasi serius dari tingkat tertinggi untuk memastikan program vital ini berjalan sesuai harapan. Moratorium Dapur dan Evaluasi SPPG Salah satu kebijakan kunci yang langsung diterapkan adalah moratorium atau penghentian sementara pembukaan titik layanan dan dapur baru. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, menjelaskan bahwa saat ini terdapat 27.877 dapur operasional berdasarkan virtual account yang akan dievaluasi kembali. Tujuannya adalah menyesuaikan kapasitas layanan dengan jumlah penerima manfaat di setiap wilayah. BGN juga menghentikan sementara proses pendaftaran dapur baru sembari melakukan pemetaan kebutuhan secara lebih akurat di berbagai daerah. Kebijakan ini diambil karena distribusi dapur penyedia MBG masih banyak terpusat di Pulau Jawa. Dengan moratorium, pemerintah ingin memastikan bahwa setiap dapur yang beroperasi benar-benar efisien dan tepat guna, sehingga anggaran negara tidak terbebani oleh unit yang kurang produktif. Evaluasi menyeluruh terhadap SPPG juga mencakup verifikasi laporan dan peningkatan standar kualitas dapur. Penajaman Sasaran Penerima Manfaat Selain penataan infrastruktur, BGN akan melakukan refocusing atau penajaman sasaran penerima manfaat. Langkah ini bertujuan agar intervensi gizi lebih tepat sasaran kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Saat ini, jumlah penerima manfaat program tercatat mencapai sekitar 63 juta orang dan masih dalam tahap evaluasi. Nanik menegaskan bahwa pada 2026, fokus pelaksanaan tidak lagi semata mengejar jumlah penerima, melainkan memastikan kualitas layanan yang diberikan telah memenuhi standar. Evaluasi berkala akan dilakukan untuk memastikan setiap dapur operasional telah memenuhi petunjuk teknis yang berlaku serta memiliki kapasitas layanan yang memadai. Dengan penajaman target, diharapkan program ini mampu memberikan dampak gizi yang signifikan tanpa ada lagi penerima yang tidak tepat atau kebocoran data. Pengawasan Kualitas Jadi Prioritas Penguatan pengawasan kualitas layanan menjadi prioritas utama dalam penataan kali ini. Pemerintah tidak ingin program MBG hanya menjadi ajang seremonial tanpa hasil gizi yang terukur. Setiap dapur akan diaudit secara ketat, dan jika ditemukan ketidaksesuaian, akan segera diperbaiki atau bahkan dihentikan operasinya. Nanik menyebut bahwa program ini merupakan amanah yang harus dijalankan secara maksimal. Di sisi lain, BGN juga tengah menjalankan sejumlah strategi efisiensi anggaran agar program tetap berjalan efektif tanpa memberikan beban berlebih terhadap keuangan negara. Meski demikian, target pemenuhan gizi bagi masyarakat penerima manfaat tetap dipertahankan dan tidak dikorbankan demi efisiensi semata. Dampak Ekonomi dan Harapan ke Depan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput. Aktivitas ekonomi yang tercipta di sekitar dapur MBG, seperti penyediaan bahan baku lokal dan tenaga kerja, diyakini dapat menjadi penggerak ekonomi desa. Dengan penataan yang lebih baik, efek berganda ini akan semakin terasa. Komitmen pemerintah untuk merampungkan penataan dalam satu bulan menjadi sinyal positif bagi publik. Jika berhasil, program MBG akan menjadi contoh bagaimana intervensi gizi nasional dapat berjalan transparan, efisien, dan tepat sasaran. Masyarakat pun menanti hasil nyata dari langkah perbaikan yang dijanjikan ini, karena gizi anak adalah investasi masa depan bangsa.

Kebijakan Pangan

Pemerintah Targetkan Penataan Ulang MBG Rampung dalam Sebulan

Kategori

Format

Link Penting