kendaraan listrik Indonesia

Langkah berani pemerintah menyiapkan insentif penuh bagi kendaraan listrik berbasis nikel (NMC) menuai apresiasi sebagai terobosan strategis. Kebijakan ini dinilai mampu menjadi kunci percepatan hilirisasi nasional, mengubah posisi Indonesia dari sekadar pengekspor bahan mentah menjadi pemain utama dalam rantai nilai industri baterai global. Momentum Naik Kelas di Industri Baterai Global Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep), Bisman Bakhtiar, menekankan bahwa tanpa konsistensi kebijakan, kekayaan nikel Indonesia hanya akan terus mengalir keluar tanpa nilai tambah signifikan. Padahal, Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, sebuah keunggulan kompetitif yang seharusnya dinikmati sendiri. “Insentif ini sangat penting untuk meningkatkan nilai tambah hilirisasi. Jika tidak diperkuat dengan kebijakan, kita hanya akan menjadi pemasok bahan baku,” ujarnya dengan tegas. Momentum ini dianggap sebagai kesempatan emas untuk naik kelas dalam rantai pasok global. Skema Insentif dan Aturan TKDN sebagai Penguat Rencananya, pemerintah menyiapkan skema Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sepenuhnya untuk mobil listrik berbaterai nikel. Sementara itu, untuk kendaraan listrik non-nikel, insentif PPN DTP diberikan sebesar 40 persen. Subsidi pembelian motor listrik sebesar Rp5 juta per unit juga turut disiapkan. Target insentif ini menyasar sekitar 200 ribu unit kendaraan listrik dan direncanakan mulai bergulir pada Juni 2026. Namun, Bisman mengingatkan agar kebijakan ini tidak hanya berhenti sebagai stimulus konsumsi. Ia mendorong penguatan aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) agar insentif benar-benar memutar roda produksi di dalam negeri. “Jangan sampai (kita) hanya menjadi pasar. Kita harus menjadi pemain utama,” tegasnya. Keunggulan Baterai NMC di Tengah Persaingan Teknologi Meski teknologi lithium ferro-phosphate (LFP) terus berkembang, baterai berbasis nikel, mangan, dan kobalt (NMC) tetap memiliki daya saing tinggi. Teknologi ini menawarkan kepadatan energi yang lebih baik, sehingga unggul untuk kendaraan berperforma tinggi dan membutuhkan jarak tempuh jauh. “Prospek NMC masih sangat bagus karena keunggulannya. Meski teknologi LFP berkembang, nikel tetap memiliki posisi strategis di pasar kendaraan listrik global,” jelas Bisman. Pandangan ini menegaskan bahwa arah kebijakan nasional sudah tepat dalam mendukung teknologi yang berbasis sumber daya melimpah di tanah air. Kesiapan Ekosistem Manufaktur Dalam Negeri Hilirisasi bukan hanya soal kebijakan fiskal, melainkan juga sisi industri. Indonesia Battery Corporation (IBC) sedang bersiap memasuki tonggak penting. Pabrik baterai kendaraan listrik di Karawang, yang digarap bersama raksasa teknologi asal China, Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL), dijadwalkan beroperasi komersial pada Juli 2026. Fasilitas produksi yang dibangun melalui entitas patungan ini memiliki kapasitas produksi hingga 6,9 gigawatt hour (GWh) per tahun. Kehadiran pabrik ini diharapkan menjadi penggerak utama penguatan ekosistem komponen lokal dan menyerap permintaan yang dipicu oleh kebijakan insentif. Dampak Lebih Luas bagi Ekonomi dan Kemandirian Teknologi Kebijakan insentif berbasis jenis baterai ini bukan sekadar urusan pajak. Ini adalah upaya integral untuk menciptakan multiplier effect dari hulu hingga hilir, mulai dari penambangan bijih, peleburan, produksi prekursor, hingga manufaktur sel baterai dan kendaraan listrik. Hal ini sejalan dengan semangat membangun nilai tambah berlapis di dalam negeri. Beberapa poin dampak strategis dari kebijakan ini meliputi: Meningkatkan daya tarik investasi asing yang terintegrasi dengan rantai pasok lokal. Menurunkan harga jual mobil listrik berbaterai nikel bagi konsumen Indonesia. Mempercepat adopsi kendaraan listrik sekaligus mengurangi emisi karbon. Mengamankan posisi tawar Indonesia dalam pasar baterai global yang kompetitif. Mengawal Janji Hilirisasi Menjadi Kenyataan Rencana pemberian insentif penuh bagi kendaraan listrik berbasis nikel adalah sinyal kuat bahwa Indonesia serius memiliki ambisi sebagai pusat produksi baterai dunia. Strategi ini bukan lagi hanya soal menjual komoditas, melainkan menguasai teknologi, menciptakan lapangan kerja berkualitas, dan membangun kemandirian industri strategis. Keberhasilan rencana ini akan sangat bergantung pada sinkronisasi antara insentif pasar, penguatan regulasi TKDN, serta percepatan realisasi pabrik baterai dalam negeri. Bagi publik, kebijakan ini membuka jalan menuju akses mobil listrik yang lebih terjangkau, sekaligus menjadi bukti bahwa kekayaan alam dapat benar-benar membawa kemakmuran yang berkelanjutan.

kendaraan listrik Indonesia

Insentif EV Berbasis Nikel 2026, Kunci RI Kuasai Rantai Suplai Global

Kategori

Format

Link Penting