Perkembangan terbaru mengenai kasus Freya JKT48 memasuki babak baru di ranah hukum. Kapten JKT48, Raden Rara Freyanashifa Jayawardana atau Freya, seharusnya menjalani agenda klarifikasi di Polda Metro Jaya terkait laporannya mengenai penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang memanipulasi fotonya menjadi konten asusila. Namun, agenda yang dijadwalkan pada Kamis (12/3/2026) tersebut terpaksa ditunda karena kondisi kesehatan sang idola yang menurun.
Laporan polisi ini menjadi puncak dari keresahan manajemen dan penggemar setelah foto-foto Freya diduga dimanipulasi secara digital menjadi “foto syur” oleh oknum tidak bertanggung jawab. Kasus ini telah terdaftar secara resmi dengan nomor laporan LP/B/519/II/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA sejak tanggal 5 Februari 2026 lalu.
Alasan Penundaan Klarifikasi
Meskipun kehadirannya sangat dinantikan untuk memperkuat bukti laporan, Freya dipastikan berhalangan hadir dalam pemanggilan pertama pekan ini. Kuasa hukum Freya mengonfirmasi bahwa kliennya sedang dalam kondisi sakit, sehingga tim hukum telah melayangkan surat permohonan penjadwalan ulang kepada penyidik Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.
“Kami sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Freya sedang kurang fit sehingga tidak memungkinkan untuk memberikan keterangan secara maksimal. Agenda klarifikasi akan dijadwalkan kembali dalam waktu dekat,” ujar tim kuasa hukum dalam keterangan resminya kepada media di Jakarta.
Kronologi Sejak Tahun 2022
Berdasarkan fakta yang terungkap dalam laporan tersebut, kasus Freya JKT48 ini bukanlah kejadian singkat. Tindakan pelecehan digital melalui manipulasi foto ini disinyalir telah dipantau oleh Freya dan tim manajemen JKT48 sejak tahun 2022. Selama rentang waktu empat tahun, intensitas unggahan manipulatif dari sejumlah akun anonim di platform media sosial, khususnya X (dahulu Twitter), semakin meningkat dan meresahkan.
Pelaku diduga memanfaatkan fitur canggih seperti Grok AI dan teknologi deepfake swap untuk mengubah foto-foto kegiatan resmi Freya sebagai anggota JKT48 menjadi gambar yang melanggar kesusilaan. Penggunaan identitas wajah Freya dalam konten pornografi buatan tersebut dianggap telah mencoreng reputasi profesional dan martabat pribadinya sebagai figur publik.
Jeratan Hukum UU ITE
Dalam pelaporannya, pihak Freya menyertakan bukti-bukti digital berupa tangkapan layar unggahan dari akun-akun pelaku. Penyelidik kepolisian saat ini tengah mendalami dugaan pelanggaran Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE.
Pasal tersebut mengatur tentang manipulasi informasi elektronik atau dokumen elektronik agar seolah-olah data tersebut otentik. Jika terbukti bersalah, para pelaku terancam hukuman pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp12 miliar.
Dampak dan Edukasi Digital
Pihak manajemen JKT48 menegaskan bahwa langkah hukum ini diambil tidak hanya untuk melindungi Freya secara personal, tetapi juga sebagai edukasi bagi masyarakat mengenai bahaya cyber-violence berbasis gender. Di tengah masifnya penggunaan AI generatif seperti Grok di platform X, kasus Freya JKT48 menjadi pengingat keras bahwa teknologi tidak boleh digunakan untuk merusak kehormatan seseorang.
Dukungan publik, terutama dari komunitas fanbase JKT48, terus mengalir di media sosial dengan tagar dukungan untuk sang Kapten. Polisi pun berkomitmen untuk mengusut tuntas akun-akun yang terlibat dalam penyebaran konten manipulatif tersebut guna memberikan efek jera di ekosistem digital Indonesia.
