Jenderal Suyudi Ario Seto, KAPOLRI, menjelaskan secara rinci lima langkah modus operandi dalam dugaan penyadapan ilegal, akses tidak sah, dan penghapusan data elektronik yang melibatkan empat perwira tinggi sebagai tersangka.
Penyidik Bareskrim Polri telah menetapkan tersangka dalam kasus ini, yaitu mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo (LSP), Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Pol. Ahrie Sonta (AS), Widyaiswara Lemdiklat Polri Irjen Pol. Eko Hadi Santoso (EHS), dan mantan Kepala Divisi TIK Polri Irjen Pol. Slamet Uliandi (SU).
Menurut Suyudi dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, pada Kamis (12/11), lima fase operasional tersebut mencakup perintah penyadapan, penyediaan sistem (provisioning), pelaksanaan penyadapan, pelaporan kepada pengguna akhir (end user), hingga penghapusan jejak data.
Lima Langkah Operasional Penyadapan Ilegal
- Perintah Penyadapan: Dugaan instruksi awal berasal dari Jenderal LSP melalui SU, yang kemudian disampaikan kepada EH dan AS. Suyudi menyatakan, “Perintah tersebut disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi.
- Tahap Provisioning: Diduga, Tim Technical Supporting Unit (TSU) memasukkan nomor ponsel target ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa mengikuti prosedur verifikasi dan penyaringan yang relevan dengan perkara pro justitia.
- Pelaksanaan Penyadapan: Petugas menggunakan sistem PLX untuk mendengarkan dan mengekspor rekaman hasil penyadapan, yang kemudian diubah menjadi bentuk transkripsi tertulis.
- Laporan mengenai hasil penyadapan, termasuk transkripsi dan catatan jejak, disampaikan secara bertingkat mulai dari Kabag Monitoring Bareskrim Polri (SU) hingga Jenderal LSP.
- Diduga atas instruksi dari AS, seluruh data hasil penyadapan yang tersimpan di sistem LIMS dan PLX dihapus pada Oktober 2026 oleh tim TSU.
Dua Mekanisme Pelaksanaan: Prosedural dan Jalur Khusus (Atensi)
Kapolri menjelaskan bahwa implementasi proses provisioning dilakukan melalui dua metode berbeda, yaitu jalur resmi dan jalur internal rahasia yang dikenal sebagai jalur atensi.
- Jalur A (Prosedur Resmi): Dilaksanakan mengikuti Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 5 Tahun 2010 dan SOP Bareskrim 2009. Tahap ini dimulai dengan surat permintaan dari penyidik yang melampirkan laporan polisi, ringkasan, analisis, dan transkrip obrolan, lalu melalui verifikasi bertingkat sebelum dieksekusi oleh tim TSU.
- Jalur B (Atensi Internal): Berjalan tanpa surat permintaan formal, surat perintah penyidikan, maupun penetapan pengadilan. Target disampaikan secara lisan atau melalui pesan WhatsApp oleh Kabag Mon atas arahan Jenderal LSP, dan langsung ditindaklanjuti oleh tim TSU.
Suyudi menyatakan bahwa penggunaan peralatan teknis yang sama untuk jalur resmi dan jalur atensi mengindikasikan bahwa penyadapan ilegal tersebut kemungkinan besar sengaja disamarkan di tengah kegiatan pengawasan yang sah.
Padahal, berdasarkan Perkap Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan di Pusat Pemantauan Polri, setiap intersepsi harus didasari permintaan tertulis, memenuhi syarat administrasi, dan pemusnahan data wajib disertai berita acara resmi. Namun, dalam insiden ini, penyidik menemukan berbagai penyimpangan, mulai dari perintah lisan, tidak adanya verifikasi, hingga penghancuran bukti elektronik.
