GUBERNUR DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan dukungan kepada lembaga penegak hukum untuk menyelidiki secara menyeluruh dugaan tindak kekerasan seksual terhadap tujuh santri di sebuah pesantren yang berlokasi di Petukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan.
Sebagai Gubernur, saya tegaskan bahwa Pemerintah DKI Jakarta sepenuhnya mendukung pengungkapan siapa pun yang melakukan tindakan seksual, kekerasan, atau hal terkait lainnya. Sebab, ini adalah kejahatan seksual,” ungkap Pramono saat ditemui di Hutan Kota Penjaringan, Jakarta Utara, pada Kamis (12/11).
Pramono juga telah memerintahkan aparat di wilayah terkait agar aktif membantu kelancaran investigasi kasus ini. Lebih lanjut, ia menjamin bahwa Pemprov DKI Jakarta siap menyediakan tim pendampingan psikologis dan hukum agar para korban merasa aman dan berani melalui proses peradilan.
Untuk para korban, jangan merasa takut; Pemerintah DKI Jakarta siap mendampingi dan memberikan dukungan penuh,” tegas Pramono.
Kasus ini menjadi sorotan setelah tujuh santri mengajukan laporan dugaan kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh pimpinan pesantren berinisial MF di Petukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Penyelidikan awal mengindikasikan bahwa tindakan tercela tersebut diduga telah dilakukan oleh pelaku terhadap santri sejak tahun 2022.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, menyampaikan bahwa korban telah resmi melaporkan insiden tersebut ke SPKT Polda Metro Jaya pada Minggu (8/11/2026). Laporan tersebut tercatat dengan nomor LP/B/8522/XI/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA.
Sampai saat ini terdapat 7 korban terdata, dan terduga pelaku berinisial MF,” jelas Budi.
Menurut kesaksian para korban, pelaku memanfaatkan jabatannya sebagai pemimpin pesantren untuk melakukan kejahatan. Diduga pelaku sering meminta santri masuk ke ruangannya untuk dipijat setelah kegiatan belajar malam selesai.
Budi menjelaskan bahwa pada tahap awal penyelidikan, terduga pelaku diduga melakukan kekerasan seksual dengan cara meminta santri untuk memijatnya.
Penyidik kepolisian saat ini sedang mendalami kasus ini dengan bekerja sama bersama berbagai lembaga terkait, termasuk berkoordinasi erat dengan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT P3A) DKI Jakarta dan Komisi Nasional Perlindungan Anak demi memberikan perlindungan terbaik bagi para korban.
