Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah (pemda) untuk mempercepat penyediaan akses listrik di desa-desa melalui Program Listrik Desa (Lisdes). Langkah ini krusial mengingat masih banyak desa di Indonesia yang belum menikmati aliran listrik, terutama di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Rapat Koordinasi dan Tantangan di Lapangan
Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno, mengungkapkan bahwa implementasi Program Lisdes masih menemui sejumlah hambatan. “Program Lisdes merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN), sehingga diharapkan menjadi prioritas lintas sektor,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi dan Dukungan Fasilitasi Kendala Pelaksanaan Program Lisdes Tahun 2026 di Jakarta, Senin (25/5).
Hambatan tersebut meliputi:
- Proses perizinan yang membutuhkan koordinasi lintas instansi
- Keterbatasan infrastruktur dasar seperti akses jalan, jembatan, dan pelabuhan
- Ketersediaan lahan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal
Tri menekankan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada dukungan aktif pemda dalam memfasilitasi penyelesaian kendala di lapangan. Di beberapa daerah, proses perizinan bisa memakan waktu berbulan-bulan karena melibatkan banyak pihak. Untuk itu, diperlukan instruksi presiden yang jelas agar semua kementerian/lembaga mendukung program ini.
Tanpa sinergi yang solid, target besar nasional akan sulit tercapai. Oleh karena itu, Kementerian ESDM menggelar rapat koordinasi untuk menyamakan persepsi dan mencari solusi bersama.
Capaian dan Target Program Listrik Desa 2026
Hingga 30 April 2026, realisasi pembangunan Lisdes mencapai 1.403 lokasi dari target awal 1.285 lokasi yang kemudian dioptimalkan menjadi 1.516 lokasi. Capaian ini setara dengan 92,5 persen dari target yang telah ditingkatkan. Optimalisasi ini dilakukan dengan memanfaatkan sisa anggaran dan efisiensi di sektor lain, sehingga target lokasi bisa bertambah tanpa mengorbankan kualitas.
Untuk tahun 2026, pemerintah menargetkan pembangunan di 2.065 lokasi di seluruh Indonesia. Direktur Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis, Andriah Feby Misna, menjelaskan bahwa target ambisius ini merupakan bagian dari roadmap Lisdes 2025–2029.
“Pemerintah sangat fokus menghadirkan akses listrik bagi masyarakat. Hal ini menjadi perhatian Bapak Presiden dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menghadirkan keadilan pembangunan hingga ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal, sehingga no one left behind,” tegas Feby.
Dukungan Pemda Jadi Kunci Keberhasilan
Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menegaskan bahwa ketersediaan listrik merupakan kebutuhan dasar yang mendukung peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Pihaknya menargetkan pada tahun 2029 tidak ada lagi satu pun desa di Sulawesi Tengah yang belum menikmati listrik.
“Kami siap mendukung dan menghadapi berbagai tantangan maupun kendala dalam pelaksanaan program ini,” ujar Anwar. Ia berharap Program Lisdes dapat menjadi perhatian bersama seluruh pemerintah daerah sebagaimana program prioritas nasional lainnya.
Sinergi pemda sangat diperlukan, terutama dalam hal perizinan, pembebasan lahan, dan mobilisasi sumber daya lokal. Tanpa keterlibatan pemda, proyek-proyek di daerah terpencil akan terhambat. Anwar Hafid juga menyebut bahwa pihaknya akan mengalokasikan anggaran daerah untuk mendukung infrastruktur penunjang, seperti perbaikan jalan menuju lokasi PLTS.
Dedieselisasi dan Peran PLTS di Wilayah 3T
Selain Program Lisdes, Kementerian ESDM juga menggencarkan program dedieselisasi di wilayah 3T. Program ini mengganti pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang mahal dan tidak ramah lingkungan dengan pembangkit berbasis energi baru terbarukan, terutama PLTS.
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menyampaikan bahwa pemerintah telah mengidentifikasi lahan sekitar 24.000 hektare di Pulau Jawa untuk proyek PLTS berkapasitas total 100 GW. “Jadi ketersediaan lahan berdasarkan identifikasi yang kita lakukan bersama antara Kementerian ESDM dengan Kementerian ATR/BPN, di Pulau Jawa sudah tersedia sekitar 24.000 hektar,” ujarnya.
Presiden Prabowo Subianto meminta agar program dedieselisasi dan proyek PLTS 100 GW dapat direalisasikan dalam tiga tahun ke depan. Arahan ini mendorong percepatan integrasi energi bersih ke seluruh pelosok negeri, termasuk melalui Program Lisdes. Wilayah prioritas dedieselisasi antara lain Maluku dan sejumlah daerah di Indonesia timur, yang juga menjadi sasaran Program Lisdes.
PLTS komunal lebih murah dalam operasionalnya dan ramah lingkungan, sehingga cocok untuk daerah terpencil yang sulit dijangkau pasokan BBM. Dengan dedieselisasi, desa-desa yang sebelumnya hanya menikmati listrik beberapa jam per hari bisa mendapatkan akses 24 jam.
Roadmap 2025-2029: Menuju Pemerataan Listrik
Roadmap Lisdes 2025–2029 menargetkan lebih dari 8.000 lokasi sepenuhnya teraliri listrik pada tahun 2029. Dengan dukungan APBN dan sinergi lintas sektor, pemerintah optimistis dapat mewujudkan keadilan energi bagi seluruh rakyat Indonesia.
Program ini bukan sekadar menyalakan lampu, tetapi membuka akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi bagi jutaan warga desa. Listrik menjadi fondasi untuk menggerakkan usaha kecil, penerangan sekolah, dan fasilitas kesehatan di malam hari.
Percepatan program listrik desa menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam pemerataan pembangunan. Dengan sinergi antara Kementerian ESDM, pemda, dan masyarakat, mimpi Indonesia terang benderang bukan lagi angan-angan. Bagi masyarakat di desa, kehadiran listrik bukan hanya soal terang, tetapi juga akses informasi melalui televisi dan internet, penyimpanan vaksin di puskesmas, serta peluang belajar di malam hari. Semua ini adalah langkah nyata menuju Indonesia yang lebih maju dan berkeadilan.
