Google Maps sering kali menjadi salah satu alat utama yang digunakan oleh para pelancong dalam mengarungi perjalanan mereka. Namun, tahukah kamu bahwa Google Maps tidak dapat digunakan secara penuh di Korea Selatan?
Sejak lama, Negeri Ginseng memiliki aturan ketat terkait penggunaan layanan peta digital. Alasan utamanya adalah keamanan nasional. Meski dikenal sebagai salah satu negara dengan teknologi digital yang sangat maju, Korea Selatan tetap mempertahankan kebijakan yang cukup ketat dalam hal pengelolaan data geografis.
Ini membuat Google terus berusaha untuk bisa memperluas akses layanannya di negara tersebut. Sejak awal 2010-an, Google telah mencoba mendapatkan izin untuk mengakses data peta resolusi tinggi. Mereka ingin menyediakan peta dengan skala 1:5.000, yang jauh lebih detail dibandingkan peta publik saat ini yang memiliki skala 1:25.000.
Menurut Google, data tersebut bukanlah informasi sensitif, melainkan standar global untuk navigasi modern. Data ini penting untuk memberikan panduan arah kendaraan, rekomendasi lokasi, dan estimasi waktu tempuh. Namun, pemerintah Korea Selatan menolak permintaan tersebut karena khawatir data geografis beresolusi tinggi bisa membocorkan informasi tentang lokasi fasilitas militer atau area sensitif lainnya.
Dampak dari kebijakan ini sangat terasa bagi wisatawan asing. Google Maps tidak dapat digunakan sepenuhnya untuk fitur navigasi langsung atau petunjuk arah waktu nyata. Banyak turis akhirnya beralih ke aplikasi lokal seperti Naver Map dan KakaoMap, yang menawarkan panduan rute, transportasi umum, serta informasi tempat wisata dalam bahasa Inggris.
Meskipun Google masih dapat menampilkan lokasi dan titik penting melalui kerja sama dengan penyedia pihak ketiga seperti T Map, fungsinya sangat terbatas. Pengguna tidak bisa melakukan navigasi mobil, berjalan kaki, atau menggunakan transportasi publik sebagaimana biasa dilakukan di negara lain.
Isu keamanan menjadi inti dari perselisihan antara Google dan pemerintah Korea Selatan. Pemerintah khawatir jika akses penuh diberikan kepada Google, maka data strategis akan dikirim ke server luar negeri, yang bisa berisiko bagi pertahanan negara.
Sementara itu, Google berargumen bahwa akses tersebut tidak hanya penting bagi pengguna lokal, tetapi juga meningkatkan kenyamanan wisatawan dan bisnis internasional di negara yang memiliki populasi sekitar 51 juta jiwa. Dalam beberapa kesempatan, Google bahkan menawarkan kompromi seperti mengaburkan lokasi militer atau menghapus koordinat lintang-bujur dari layanan mereka jika diberi izin.
Namun, pemerintah Korea Selatan tetap menuntut agar Google mendirikan pusat data lokal agar bisa diawasi secara langsung terkait pajak dan transparansi pendapatan. Hingga kini, perusahaan belum menyetujui tuntutan tersebut.
Cris Turner, Wakil Presiden Google untuk Kebijakan Pengetahuan dan Informasi, dalam unggahan blog pada Agustus lalu menyatakan bahwa pihaknya terus berdiskusi dengan Pemerintah Korea Selatan terkait standar keamanan yang diminta.
“Kami sedang berkonsultasi dengan pemerintah tentang bagaimana menerapkan langkah-langkah keamanan yang diminta. Jika perlu, kami siap membeli dan menggunakan citra yang telah disetujui pemerintah dari mitra lokal,” ujar Turner.
Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, dan Transportasi Korea Selatan semula dijadwalkan mengumumkan keputusan terkait izin Google pada Oktober 2025, namun keputusan itu ditunda untuk pembahasan lebih lanjut.
Kini, keputusan final dikabarkan akan diumumkan bulan ini, yang akan menentukan apakah Google Maps akhirnya bisa berfungsi sepenuhnya di Korea Selatan, atau tetap terbatas seperti selama ini.
