Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara mendadak membatalkan penandatanganan Perintah Eksekutif (Executive Order) tentang kecerdasan buatan (AI) hanya beberapa jam sebelum acara pengesahan. Keputusan mengejutkan ini diambil setelah sejumlah tokoh terkemuka di industri teknologi menyampaikan keberatan langsung kepada Trump. Mereka khawatir aturan yang dirancang justru akan memperlambat inovasi dalam negeri dan memberi keuntungan bagi China dalam persaingan teknologi global.
Kronologi Pembatalan yang Mengejutkan
Rencana penandatanganan Perpres AI ini sebenarnya sudah disusun cukup matang oleh Gedung Putih. Pemerintah bahkan telah mengundang para eksekutif dari perusahaan AI papan atas seperti OpenAI, Google, Anthropic, Meta, dan Microsoft untuk hadir dalam seremoni tersebut. Namun, beberapa jam sebelum acara dimulai, Trump memutuskan untuk menarik draf aturan itu dari meja.
Menurut laporan The Washington Post, perubahan sikap ini terjadi setelah Elon Musk, Mark Zuckerberg, dan investor teknologi David Sacks menyampaikan kekhawatiran mereka secara pribadi. Musk yang kini memiliki X (dulu Twitter) dan Zuckerberg dari Meta disebut sebagai dua figur paling vokal yang menilai aturan ini kontraproduktif. Trump sendiri, ketika ditanya alasannya, hanya mengatakan bahwa ia “tidak menyukai draf aturan yang telah disiapkan”.
“Kami unggul dari China dan semua negara, dan saya tidak ingin melakukan sesuatu yang mengganggu keunggulan itu,” tegas Trump dalam keterangan singkatnya. Pernyataan ini menegaskan bahwa keputusan pembatalan sangat dipengaruhi oleh persepsi ancaman dari China di bidang AI.
Isi Rancangan Aturan yang Menuai Kontroversi
Berbeda dengan dugaan banyak pihak, Perpres AI yang dibatalkan ini sebenarnya tidak sampai mewajibkan lisensi atau pengujian pemerintah terhadap model AI baru. Rancangan aturannya lebih bersifat sukarela (voluntary), namun tetap menyisipkan sejumlah pasal yang dianggap memberatkan oleh industri. Salah satu poin krusial adalah usulan protokol notifikasi 90 hari sebelum perusahaan meluncurkan teknologi AI baru.
Secara ringkas, beberapa poin penting dalam rancangan yang bocor ke publik antara lain:
- Pemerintah akan memperkenalkan protokol “sukarela” untuk transparansi pengembangan AI.
- Perusahaan diminta memberikan pemberitahuan 90 hari sebelum merilis model atau produk AI baru.
- Tidak ada kewajiban lisensi atau pengujian keamanan oleh regulator.
- Fokus pada pencegahan penyalahgunaan AI tanpa menghambat inovasi.
Meskipun tanpa paksaan hukum yang keras, klausul notifikasi 90 hari itu dipandang sebagai “birokrasi terselubung” yang bisa memperlambat siklus rilis produk. Di industri yang bergerak sangat cepat, jeda tiga bulan bisa berarti kehilangan momentum pasar, terutama ketika pesaing dari China bergerak tanpa batasan serupa.
Kekhawatiran Para Pemimpin Industri Teknologi
Elon Musk, yang selama ini dikenal sebagai pendukung regulasi AI yang hati-hati, justru menjadi salah satu pihak yang mendorong pembatalan. Posisinya ini mungkin terlihat paradoks, namun Musk melihat aturan ini tidak tepat sasaran. Ia khawatir pendekatan “sukarela” yang setengah hati justru akan menjadi preseden bagi pemerintahan masa depan untuk memperketat pengawasan secara drastis.
Mark Zuckerberg dari Meta juga menyuarakan nada serupa. Meta yang tengah gencar mengembangkan model AI terbuka (open-source) seperti Llama, menilai bahwa notifikasi 90 hari akan menghambat distribusi cepat pembaruan model. David Sacks, mantan penasihat AI dan kripto Gedung Putih, turut mengingatkan bahwa setiap penundaan akan langsung dimanfaatkan oleh perusahaan China untuk merebut pangsa pasar global.
Mereka berpendapat bahwa alih-alih melindungi kepentingan nasional, aturan ini justru menciptakan ketidakpastian hukum yang bisa membuat investor ragu menanamkan modal di sektor AI Amerika. Inovasi yang selama ini menjadi andalan AS pun terancam tersendat.
Persaingan AI AS-China yang Kian Sengit
Keputusan Trump tidak bisa dilepaskan dari konteks rivalitas teknologi yang semakin panas antara Washington dan Beijing. China telah menetapkan target ambisius untuk menjadi pemimpin dunia dalam AI pada 2030, dan perusahaan seperti Baidu, Alibaba, serta sejumlah startup seperti DeepSeek terus merilis model-model yang kompetitif. Di sisi lain, AS masih memimpin dalam riset fundamental dan ekosistem chip AI berkat dominasi Nvidia.
Trump tampaknya sangat sadar bahwa setiap regulasi yang memperlambat perusahaan AS akan langsung dimanfaatkan oleh China. “Kami unggul dari China dan semua negara,” ucapnya, menandakan bahwa ia melihat kebijakan AI harus dirancang dengan mempertimbangkan lanskap geopolitik. Pembatalan ini bisa dibaca sebagai sinyal bahwa Gedung Putih akan lebih mengedepankan kecepatan inovasi daripada pengawasan ketat, setidaknya untuk saat ini.
Namun, pendekatan ini juga mengandung risiko. Tanpa kerangka kerja yang jelas, pengembangan AI yang tidak terkendali bisa memunculkan masalah etika dan keamanan yang lebih besar di kemudian hari. Publik dan sebagian anggota Kongres sudah mulai mempertanyakan apakah pendekatan laissez-faire ini bijaksana dalam jangka panjang.
Dampak bagi Masa Depan Regulasi AI
Pembatalan mendadak ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh para pemimpin industri teknologi terhadap kebijakan pemerintahan Trump. Ini juga menegaskan bahwa isu AI telah menjadi arena tarik-menarik antara kepentingan bisnis, nasionalisme teknologi, dan keamanan publik. Ke depan, Gedung Putih kemungkinan akan merancang ulang aturan dengan lebih banyak masukan dari sektor swasta, atau bahkan menyerahkan regulasi kepada masing-masing lembaga federal.
Sementara itu, Uni Eropa justru terus melangkah maju dengan AI Act yang ketat. Kontras ini menempatkan AS dalam posisi dilematis: ingin tetap menjadi yang terdepan dalam inovasi, namun juga tidak bisa mengabaikan panggilan global untuk tata kelola AI yang bertanggung jawab. Pembatalan Perpres ini mungkin hanya babak awal dari perdebatan panjang yang akan menentukan arah industri AI dunia.
Bagi masyarakat global, langkah mundur AS dalam regulasi AI bisa berarti percepatan peluncuran produk-produk AI baru yang semakin canggih. Namun, di saat yang sama, kita juga kehilangan satu kesempatan untuk membangun pagar pembatas yang jelas. Apakah keunggulan kompetitif layak dikorbankan demi keamanan? Pertanyaan inilah yang akan terus menghantui ruang-ruang kebijakan di tahun-tahun mendatang.
