Indonesia berencana memamerkan kemajuan identitas digital kependudukan di kancah internasional melalui Global Digital Public Infrastructure (DPI) Summit 2027 di Bali. Momen ini adalah peluang untuk memamerkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai landasan transformasi layanan publik berbasis digital.
Persiapan ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Menteri untuk menyambut Global DPI Summit 2027 yang dipimpin oleh Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), Luhut Binsar Pandjaitan. Rapat tersebut dihadiri berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Dalam Negeri yang diwakili oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Teguh Setyabudi.
Global DPI Summit 2027 dijadwalkan berlangsung dari 22 hingga 25 Maret 2027 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC). Indonesia akan menjadi salah satu penyelenggara bersama (co-host) bersama enam institusi internasional.
Forum ini dirancang sebagai wadah kolaborasi global untuk mendiskusikan pengembangan infrastruktur digital publik, mencakup pemanfaatan kecerdasan buatan, peningkatan akses layanan publik yang merata, serta pembangunan ekosistem digital yang terhubung dan berkelanjutan.
Dalam rapat persiapan, pemerintah membahas penyesuaian kebijakan antar kementerian dan lembaga, pembentukan panitia nasional, penyusunan agenda dan dokumen komunike, serta penentuan negara dan mitra yang akan diundang. Dukungan anggaran dan upaya diplomasi juga menjadi bagian dari persiapan acara.
Bagi Dukcapil, forum ini merupakan kesempatan untuk memaparkan perkembangan identitas digital kependudukan Indonesia kepada komunitas global. Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi menegaskan kesiapan Kemendagri untuk mendukung pelaksanaan summit tersebut.
Dukcapil telah berpartisipasi dalam dua Global DPI Summit sebelumnya, yaitu di Kairo, Mesir, pada 2024 dan Cape Town, Afrika Selatan, pada 2025. Salah satu inovasi yang akan kami perkenalkan adalah IKD. Saat ini, minimal 11 layanan Dukcapil dapat diakses melalui identitas digital tersebut. Pemerintah juga mendorong pengembangan IKD Plus untuk memperluas kemudahan aktivasi dan pemanfaatannya dalam layanan publik,” ujar Teguh.
IKD diharapkan berfungsi lebih dari sekadar dokumen administrasi; ia juga harus menjadi gerbang bagi masyarakat untuk mengakses beragam layanan pemerintah secara digital. Integrasi ini merupakan bagian krusial dari pembangunan infrastruktur digital publik.
Dukcapil berencana memamerkan berbagai terobosan layanan administrasi kependudukan dalam acara Global DPI Summit 2027. Tujuannya adalah menunjukkan bagaimana identitas digital dapat mempermudah dan menghubungkan layanan publik.
Acara forum tersebut juga memberi peluang bagi Indonesia memamerkan kemajuan transformasi digitalnya kepada dunia. Akan tetapi, suksesnya pengembangan DPI tidak hanya bergantung pada inovasi teknologi, tetapi juga pada kemudahan akses, jaminan keamanan data pribadi, dan integrasi layanan yang benar-benar dapat digunakan oleh publik.
