Menurut CNBC Indonesia di Jakarta, Gibran Rakabuming Raka akan tetap menerima penghasilan bulanan meskipun telah mengundurkan diri dari posisi Wakil Presiden untuk periode 2024-2029.
Sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1978 mengenai Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Mantan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran berhak atas pensiun, yang besarnya setara dengan 100% dari gaji pokok terakhirnya.
Pasal 6 UU 7/1978, yang dikutip pada Kamis (12/11/2026), menyatakan bahwa “Besarnya pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 100% (seratus persen) dari gaji pokok terakhir.
Pasal 2 UU 7/1978 menetapkan bahwa gaji pokok wakil presiden adalah empat kali gaji pokok tertinggi dari pejabat negara selain presiden dan wakil presiden.
Gaji pokok para pimpinan lembaga tertinggi, seperti Ketua MPR, DPR, DPA, BPK, dan MA, ditetapkan sebesar Rp5.040.000 per bulan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2000. Berdasarkan asumsi gaji pokok tertinggi tersebut, gaji pokok wakil presiden adalah Rp20.160.000 per bulan.
Angka tersebut merepresentasikan penghasilan bulanan Gibran setelah pengunduran diri, mengingat besaran pensiun pokoknya adalah 100% dari gaji pokok terakhirnya.
Pendapatan bulanan yang diterima Gibran tersebut belum mencakup hak-hak pensiun tambahan lainnya, seperti berbagai tunjangan sesuai regulasi pensiun bagi Pegawai Negeri.
Selain itu, ia juga akan mendapatkan biaya kebutuhan rumah tangga terkait penggunaan air, listrik, dan telepon, serta seluruh biaya perawatan kesehatan dirinya dan keluarganya.
Menurut UU tersebut, Gibran berhak atas rumah tinggal yang layak beserta peralatannya, serta disediakan mobil dinas milik negara lengkap dengan sopirnya.
Tunjangan pensiun bagi mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden, termasuk biaya hidup dan biaya pengobatan, akan dibayarkan mulai bulan setelah mereka diberhentikan secara terhormat.
Penjelasan Pasal 6 UU No. 7 Tahun 1978 menyatakan bahwa setiap pengunduran diri Presiden atau Wakil Presiden adalah pengunduran diri secara terhormat.
Status pemberhentian dengan hormat ini batal hanya jika Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) secara eksplisit memutuskan bahwa pemberhentian tersebut adalah tidak terhormat.
Pasal 11 UU tersebut juga mengatur bahwa mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden berhak memiliki staf yang merupakan Pegawai Negeri.
