Majelis hakim resmi menyatakan gugatan terkait surat keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan SMA luar negeri Gibran Rakabuming Raka yang diajukan PT Mercy Toga Kirana gugur. Sidang gugatan ini pun dihentikan.
“Mengadili, menyatakan gugatan Penggugat gugur, menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 457.000,” ujar ketua majelis hakim Rachmadi di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan tidak menemukan ketentuan yang mengatur penghentian pemeriksaan karena keputusan objek sengketa telah dibatalkan atau dicabut sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun hakim berpendapat majelis dapat menggunakan konsep hukum serupa yang berlaku dalam hukum publik lainnya.
Hakim mempertimbangkan Pasal 132 ayat 1 huruf b KUHP tentang kewenangan penuntutan dinyatakan gugur, jika tersangka atau terdakwa meninggal dunia. Kemudian, keadaan tersebut bersifat paralel dengan keputusan yang dijadikan objek sengketa telah dicabut sehingga dinyatakan tidak ada lagi atau mati.
Dalam perkara ini, Kemendikdasmen selaku pihak tergugat telah resmi mencabut suket penyetaraan SMA luar negeri Gibran sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Agung. Surat pencabutan itu telah diserahkan ke PTUN.
“Menimbang, bahwa keadaan hukum yang disebut dalam ketentuan Pasal 132 ayat (1) huruf b KUHP tersebut bersifat paralel dengan keadaan hukum yang terjadi dalam sengketa a quo berupa keputusan yang dijadikan objek sengketa telah dicabut dan tidak berlaku lagi yang mengakibatkan keputusan objek sengketa secara faktual tidak ada lagi dan telah mati,” ujar hakim.
Hakim berpendapat jika persidangan ini dilanjutkan, maka bisa mengakibatkan putusan dalam sengketa. Hakim juga mempertimbangkan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.
“Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila pemeriksaan sengketa a quo telah tetap dilanjutkan, maka pemeriksaan, putusan, dan penyelesaian gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa akan menjadi ilusoir dan tidak lagi mempunyai arti dan akan mengakibatkan putusan dalam sengketa a quo menjadi non-executable ,” kata hakim.
Sebagai informasi, gugatan PT Mercy Toga Kirana teregister dengan nomor perkara 255/G/2026/PTUN.JKT. Tergugat ialah Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Dirjen Dukmen Diksus) pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI (Kemendikdasmen), sementara tergugat II intervensi ialah Gibran Rakabuming Raka.
Pengacara Gibran, Rullyandi, mengaku akan melaporkan putusan hakim ke Gibran. Dia menyatakan akan menunggu arahan Gibran.
“Kami akan segera mungkin untuk melaporkan hasil persidangan hari ini, putusan yang telah dibacakan oleh majelis hakim untuk bagaimana nanti hasil dari beliau juga ya, arahan dari beliau seperti apa,” ujarnya.
Sebelumnya, Kemendikdasmen mencabut surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan tingkat SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pencabutan suket itu telah disampaikan ke Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Nah, terkait hal mana, mengingat objek sengketa ini adalah sama dengan hal yang di perkara 62 dengan 255, nah sebagai pelaksanaan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, kami sudah menyampaikan surat ke Ketua Pengadilan Tata Usaha Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta di pagi hari tadi,” kata pengacara Kemendikdasmen selaku pihak tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta Timur, Kamis (12/11).
Surat itu juga diserahkan ke majelis hakim. Pihak Kemendikdasmen mengatakan pencabutan suket itu sebagai bagian pelaksanaan putusan Mahkamah Agung (MA) yang telah berkekuatan hukum tetap.
“Untuk itu, mengingat objek sengketa ini adalah sudah kami cabut, secara faktual dinyatakan sudah tidak ada, kami memohon untuk pemeriksaan lebih lanjut dihentikan atau tidak dilanjutkan, Yang Mulia. Sebagai tembusan, jika Yang Mulia berkenan, kami ingin menyerahkan dokumen tersebut sebagai tembusan kepada Yang Mulia,” ujarnya.
